Berkabarnews.com, Pekanbaru - Terjadi lonjakan drastis hotspot (titik panas) di Provinsi Riau, mencapai 840 titik dengan 318 berkategori kepercayaan tinggi. Hotspot ini memicu kekhawatiran meluasnya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kabupaten Bengkalis menjadi penyumbang terbesar titik panas ini.

Menyikapi kondisi ini, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq mendorong Provinsi Riau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan seluruh unsur pengedalian karhutla di daerah rawan harus dalam kondisi siap siaga penuh.

“Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani di lapangan. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama,” kata Hanif saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Lapangan Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, Pekanbaru, Sabtu (25/4/2026).

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, saat ini kondisi Provinsi Riau menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan jumlah titik panas mencapai 840 titik, meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Luas kebakaran juga melonjak signifikan hingga mencapai 8.555,37 hektare, atau meningkat 20 kali lipat dibandingkan tahun 2025.
    
Peningkatan tersebut terjadi di tengah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan Indonesia tengah menuju fase El Niño lemah hingga moderat, yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Menteri LH memintan seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api dan dunia usaha, untuk memperkuat patroli terpadu, meningkatkan pengawasan di wilayah rawan, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan setiap saat.

Perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diingatkan untuk menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, termasuk memastikan sarana prasarana pengendalian karhutla dalam kondisi siap pakai, menjaga tata kelola air di lahan gambut, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot dan sistem peringatan dini.

Sedangkan General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan stabilitas ekosistem lingkungan merupakan fondasi penting bagi keandalan produksi migas nasional. Ancaman karhutla dinilai sebagai risiko operasional nyata yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan infrastruktur energi dan keselamatan publik.

“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal,” kata Andre.**/ian