BNEWS – Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun serta pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau menuai kekhawatiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menurunkan kinerja aparatur pemerintah sekaligus berdampak pada perekonomian daerah.

Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah, menyebut pemotongan TPP yang digulirkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan. Menurutnya, insentif pegawai memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas ASN.

“Pemotongan TPP oleh Pj Gubernur berdampak pada menurunnya kinerja pemerintah. Kita berharap tidak ada pemotongan,” ujar Amal, Rabu (12/11/2025).

Amal menambahkan, hingga saat ini DPRD belum melihat adanya arahan maupun solusi yang jelas dari Pemerintah Provinsi Riau dalam menyikapi pemangkasan TKD dan TPP tersebut. Padahal, dampak pemotongan TKD disebut sudah mulai dirasakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Dampak TKD ini, biro-biro di Pemerintah Provinsi Riau tentu harus mengurangi anggarannya,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Meski demikian, Amal menekankan bahwa unit kerja di lingkungan pemerintah daerah tetap dituntut untuk menjaga kinerja dan pelayanan publik. Ia mendorong agar masing-masing perangkat daerah dapat mencari solusi agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.

“Mereka harus mencari solusi agar kinerja tetap maksimal di tengah ancaman pemotongan TKD dan TPP,” pungkasnya.**/ADV