Berkabarnews.com, Jakarta - Kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau ke BRK Syariah Cabang Jakarta menjadi bagian dari upaya strategis dalam memastikan rencana penambahan penyertaan modal berjalan optimal, Selasa (7/4/2026).

Langkah ini dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kunjungan tersebut juga menjadi forum diskusi antara pihak legislatif dan manajemen BRK Syariah untuk membahas berbagai aspek penguatan kinerja perusahaan. Dalam pertemuan itu, sejumlah masukan strategis disampaikan guna meningkatkan daya saing serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Pansus DPRD Riau menekankan pentingnya pengelolaan modal yang transparan dan akuntabel. Hal ini dinilai krusial agar penyertaan modal dari pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, peningkatan layanan perbankan berbasis syariah juga menjadi perhatian utama. Dengan persaingan industri perbankan yang semakin ketat, BRK Syariah diharapkan mampu menghadirkan inovasi layanan yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Cabang BRK Syariah Jakarta. Pemilihan lokasi tersebut dinilai strategis karena cabang ini menjadi salah satu representasi pengembangan bisnis BRK Syariah di luar daerah Riau.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus juga menggali informasi terkait strategi ekspansi bisnis serta penguatan manajemen risiko. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pengembangan usaha tetap berada dalam koridor yang sehat dan berkelanjutan.

DPRD Riau berharap, hasil dari kunjungan kerja ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam mendukung penguatan BUMD. 

Dengan demikian, peran BUMD sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah dapat semakin maksimal. Melalui langkah konkret ini, diharapkan BRK Syariah mampu berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau, sekaligus memperkuat sektor keuangan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.**/Galeri