BNEWS - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat kerja lanjutan membahas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Senin (24/2/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan dan Budiman Lubis, serta diikuti anggota Banggar DPRD Riau. Sementara dari pihak TAPD, hadir Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Taufiq Oesman Hamid, serta jajaran pejabat terkait.

Dalam pembahasan, Banggar meminta klarifikasi terkait jumlah masyarakat dalam program Universal Health Coverage (UHC), anggaran prioritas OPD, serta tunda bayar yang masih menjadi tanggungan pada tahun 2025.

Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, mengungkapkan bahwa TAPD melaporkan total tunda bayar mencapai Rp 915 miliar, yang berdampak pada APBD 2025.

"Dari total defisit anggaran Rp 2,21 triliun, tunda bayar sebesar Rp 915 miliar. Paling besar terjadi di Dinas PUPR sebesar Rp 382 miliar dan Dinas Pendidikan Rp 136 miliar," ujar Parisman.

Ia menambahkan bahwa DPRD telah mengarahkan setiap komisi untuk menyisir detail tunda bayar di masing-masing OPD guna memastikan transparansi penggunaan anggaran.

"Dengan defisit yang cukup besar ini, kami ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD 2025 digunakan secara efektif dan tunda bayar bisa diselesaikan dengan baik," pungkasnya.**/ADV